Dijelaskan dengan adanya pengakuan dari pengusaha mutiara tersebut, tentunya ini menjadi support bagi kami untuk terus melakukan pengembangan budidaya mutiara di Lotim. Apalagi wilayah perairan Lotim memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan budidaya mutiara tersebut. Tentunya dilakukan oleh perusahaan budidaya mutiara yang selama ini telah memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas dalam menamankan invetasinya di Lotim. Sedangkan perusahaan mutiara yang masih tetap eksis melakukan budidaya mutiara di Lotim sebanyak 4(empat) perusahaan yang satunya berada di wilayah selatan Lotim dan 3(tiga) perusahaan lagi melakukan kegiatan di wilayah utara Lotim, tentunya telah mengantongi ijin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan main yang ada.
"Memang dari sekian perusahaan itu ada yang sudah tidak menjalankan aktivitasnya, sehingga ini menjadi perhatian dari kami kenapa perusahaan itu tidak menjalankan aktivitasnya," terang Surenggana seraya menambahkan sampai dengan saat ini kami belum mengetahui berapa jumlah produksi mutiara yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
Kadis DKP Lotim menambahkan sementara pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan perusahaan budidaya mutiara yang masih beroperasi di Lotim. Termasuk pembinaan sesuai dengan fungsinya, agar perusahaan itu dalam menjalankan budidaya mutiaranya sesuai dengan ijin yang ada, tanpa pelanggaran nantinya. "Memang yang mengeluarkan ijin adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Lotim, sedangkan kami hanya bertugas memberikan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan leading sektor yang ada," terang Hariyadi Surenggana.
